Indonesian Biotechnology Information Centre
Biotechnology for the welfare of people

BERITA TERKINI

ARTIKEL

ARTIKEL

Pangan Pengaruhi Daya Beli

Tanggal: 4 November 2015 | Sumber: Harian Kompas | Penulis:

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu fokus menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok. Deflasi yang terjadi pada Oktober 2015 tidak diikuti dengan penurunan harga pangan, terutama beras. Jika terus terjadi, hal itu berpotensi memicu pergeseran golongan rentan miskin ke miskin.

 

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, Selasa (3/11), menilai, deflasi yang terjadi pada Oktober 2015 itu bukan karena pemerintah mampu mengendalikan harga pangan, melainkan karena penurunan daya beli masyarakat. Harga pangan utama, terutama beras yang masih tinggi, menunjukkan kalau belum ada perbaikan dari sisi pasokan.

 

Harga pangan utama yang masih tinggi menyebabkan porsi pengeluaran golongan rentan miskin dan miskin meningkat. Biasanya, mereka menghabiskan 60-65 persen dari pendapatan untuk konsumsi pangan. "Saat ini, mereka harus mengeluarkan 70-75 persen dari pendapatan untuk konsumsi pangan. Kalau harga pangan tidak dikendalikan, potensi pergeseran dari golongan rentan miskin ke miskin bisa terjadi," kata Enny.

 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Oktober 2015, deflasi 0,08 persen yang disebabkan penurunan harga pada kelompok bahan makanan selain beras. Beras masih menyumbang inflasi sebesar 0,03 persen karena harga masih tinggi.

 

Harga beras medium di tingkat penggilingan Rp 8.960,96 per kg, beras premium 9.455,01 per kg, dan beras kualitas rendah 8.916,92 per kg. Dibandingkan dengan Oktober 2014, rata-rata harga beras medium di penggilingan naik 10,27 persen, beras premium 12,6 persen, dan beras kualitas rendah 15,91 persen.

 

Enny berharap pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan, harus benar-benar mengendalikan harga pangan pokok, terutama beras dengan memastikan kepemilikan stok beras nasional dan mengupayakan penguasaan stok di bawah kendali pemerintah.