Indonesian Biotechnology Information Centre
Biotechnology for the welfare of people

BERITA TERKINI

ARTIKEL

ARTIKEL

Obsesi Holding BUMN Pangan

Tanggal: 15 September 2016 | Sumber: Bisnis Indonesia | Penulis: PROF. BUSTANUL ARIFIN

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres M. Jusuf Kalla saat ini sedang memfinalisasi rencana pembentukan perusahaan induk (holding) badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang pangan.

 

Berbeda dengan holding BUMN pupuk, perkebunan, dan semen yang fokus pada produksi, sekian banyak BUMN bidang pangan hanya sedikit yang berkinerja bagus di bidang produksi.

 

Sebagian besar BUMN pangan melaksanakan fungsi jasa seperti logistik, transportasi, pergudangan, perdagangan, dan jasa lain yang mendukung stabilitasi harga pangan. Lebih rumit lagi, banyak BUMN pangan justru tidak memiliki kinerja keuangan yang dapat dibangga kan.

 

Pemerintah telah memulai melakukan audit keuangan terhadap sekian BUMN yang dipersiapkan berada dalam suatu holding BUMN pangan. Bentuk dan fokus usaha holding BUMN pangan telah mulai menjadi agenda diskusi publik, walau masih belum terarah.

 

Setidaknya terdapat delapan BUMN pangan yang dipersiapkan pemerintah untuk membentuk satu perusahaan induk, yang diharapkan lebih kuat dan sehat, berdaya saing dan mampu berkontribusi untuk memecahkan persoalan pangan yang kini menjadi semakin rumit.

 

Pertama, Perum Bulog selama ini mendapat tugas stabilisasi harga pangan pokok, khususnya beras, bahkan sejak berupa lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK).

 

Pada 2015, Bulog mencatat laba Rp1,6 triliun atau yang paling tinggi di antara BUMN lain, walaupun kontribusi laba dari public service obligation mencapai 20%. Bulog sepertinya dipersiapkan untuk menjadi induk atau pimpinan holding ini, apalagi dua aturan hukum PP 13/2006 tentang Perum Bulog dan Perpres 48/2016 ten tang Perum Bulog dalam Ketahanan Pangan Nasional memberikan keleluasaan kepada Bulog untuk mengelola berbagai komoditas pangan.

 

PT Pertani masih berjuang untuk mencapai kinerja perusahaan yang baik, setelah mendapatkan suntikan modal Rp470 miliar pada 2015 untuk bisnis peningkatan kuantitas dan kualitas beras, benih padi, dan revitalisasi sarana produksi.

 

Pada 2016, PT Pertani juga mendapat tambahan modal Rp500 miliar. PT Sang Hyang Seri (SHS) yang memiliki bis nis inti produksi benih, pemasaran dan perdagangannya sedang mencoba melakukan di versifikasi ke arah agroindustri.

 

PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) yang memiliki bisnis inti sistem logistik, transportasi, gudang dan perdagangan telah membukukan laba Rp60 miliar pada 2015. PT BGR dapat menjadi harapan baru dalam upaya perbaikan efisiensi sistem logistik, khususnya pangan. PT Berdikari melaksanakan tugas bidang peternakan, benih dan bibit ternak, produksi daging, perdagangan sarana dan produk pertanian, saat ini masih berjuang untuk mem perbaiki governansi perusahaan.

 

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang memiliki ciri khas bisnis perdagangan diharapkan mampu berkontribusi pada stabilisasi harga dan penyangga pangan pokok, dan jasa perdagangan untuk komoditas strategis.

 

Tahun ini PT PPI tidak memperoleh tambahan PMN, karena telah dianggap mendapatkan alokasi modal dari impor gula Rp1,5 triliun. PT Perikanan Nusantara (Perinus) yang menangani bisnis perikanan pada 2015 membuku kan laba Rp3 miliar, yang sebenarnya masih dapat ditingkatkan mengingat potensi perikanan demikian besar.

 

Terakhir, Perum Perusahaan Perikanan Indonesia (Perindo) mengelola aset negara pada sektor kelautan perikanan, pengusahaan dan pelayanan barang dan jasa pelabuhan dan lainnya, serta melakukan pengembangan sistem bisnis perikanan, termasuk budi daya.

 

TANTANGAN EFISIENSI

 

Ekonomi pangan saat ini masih akan berhadapan dengan inefisiensi rantai nilai komoditas pangan strategis. Sangat banyak hasil studi yang menunjukkan bahwa sistem rantai nilai komoditas pangan tidak efisien, elastisitas transmisi harga amat rendah, biaya transaksi sangat tinggi, dan lain-lain.

 

Sistem rantai nilai nyaris menyerupai kartel dan amat dekat dengan praktik perburuan rente, yang bersenyawa dengan kepentingan politik dan administrasi birokrasi.

 

Misalnya, rantai nilai beras menghadapi struktur biaya produksi yang amat tinggi dan tidak efisien, sehingga harga eceran beras di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan dengan di Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Tingkat kehilangan pascapanen pada industri penggilingan beras RI mencapai 10,8%, penggilingan 3,3% dan pengeringan 3,2%.

 

Akibatnya, rendemen beras di Indonesia hanya 62,7%, jauh lebih kecil dibandingkan rendemen beras di Vietnam 66,6%, Thailand 69,1%, dan China 70%. Jika holding BUMN pangan itu ditugaskan untuk peningkatan efisiensi industri penggilingan padi, maka kriterianya akan lebih jelas.

 

Misalnya, bagaimana BUMN pangan perlu membina dan melakukan konsolidasi penggilingan padi kecil (PPK) yang berjumlah 170.000 unit (94%) dari total 182.000 penggilingan padi, untuk modernisasi industri, perbaikan skala usaha ekonomi dan sebagainya.

 

Pada industri daging sapi, persoalan terbesar adalah tidak adanya sektor swasta yang tertarik dan terjun pada sektor pembibitan dan pembiakan sapi. Sebagai aktivitas sektor hulu dan amat strategis, pembibitan bahkan berfungsi untuk melestarikan breed sapi khas Indonesia seperti sapi Bali, atau menyilangkan bibit asli dengan sapi impor yang unggul dan bernilai ekonomi tinggi.

 

Swasembada daging sapi pasti amat sulit tercapai jika negara tidak pernah menugaskan BUMN untuk terjun langsung. Masyarakat tentu amat lelah mental jika disuguhi drama governansi tentang impor sapi dan dan impor daging setiap tahun, hanya untuk menekan harga jual daging sapi sampai Rp80.000 per kg. Di bidang kelautan dan perikanan, persoalan rantai nilai produk perikanan tidak jauh berbeda.

 

Kinerja perikanan tangkap tidak terlalu berkilau dibandingkan perikanan darat, apalagi banyak industri pengolahan ikan terancam tidak mendapat pasokan bahan baku yang memadai. Kebijakan terbaru telah dikeluarkan dalam bentuk Inpres 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan, yang memberikan tugas khusus kepada 18 menteri dan 7 pejabat tinggi lain yang terlibat secara langsung dan tidak langsung.

 

Potensi tumpang tindih kewenangan masih mungkin terjadi karena Kemenperin juga sedang memfinalisasi penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah bekerjasama dengan seluruh provinsi sesuai dengan pemetaan industri prioritas sesuai dengan Perpres 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

 

Sebagai penutup, pilihan perusahaan induk BUMN pangan masih terbuka lebar, mulai dari koordinator, agregator bisnis, clearing house (penyedia informasi) atau bahkan pembuka jalan hubungan bisnis setiap unit atau individu BUMN pangan dengan stakeholders yang lebih luas.

 

Terpenting adalah holding BUMN pangan ini perlu masuk ke dalam suatu bisnis strategis yang mengintegrasikan perusahaan pangan dan energi (integrated food and energy estate).

 

Pada saat yang sama, holding BUMN pangan ini juga mampu menstimulasi suatu sistem insentif bagi petani, peternak dan nelayan sebagai mitra kerja, yang berbasis inovasi produksi, panen-pascapanen, logistik dan perdagangan, pemasaran.

 

Sebagai perusahaan induk, BUMN pangan perlu terus membangun tradisi penelitian dan pengembangan (R&D) dan penelitian untuk pengembangan (R-4-D) yang menjadi tulang punggung daya saing industri pangan RI ke depan.