Indonesian Biotechnology Information Centre
Biotechnology for the welfare of people

BERITA TERKINI

ARTIKEL

ARTIKEL

KRISIS PANGAN MENGANCAM

Tanggal: 23 July 2012 | Sumber: Investor Daily | Penulis:

Krisis pangan mengancam Indonesia, negeri berpenduduk 245 juta jiwa yang kaya akan sumber daya alam. Cukup ironis memang jika penduduk negeri gemah ripah loh jinawi ini harus menderita kekurangan pangan dan diterjang berbagai penyakit malnutrisi. Tapi, kenyataan pahit menunjukkan, Indonesia selalu defisit sejumlah bahan pangan yang dikonsumsi luas bangsa ini, yakni beras, jagung, kedelai, gandum, ubi-ubian, gula, dan daging.

 

Dari tahun ke tahun, harga pangan terus meningkat. Harga beras di Jakarta dalam 12 tahun terakhir melesat lebih dari tiga kali lipat. Demikian pula harga gula, jagung, daging, dan berbagai komoditas pangan. Ke depan, gejolak harga pangan kian tidak menentu seiring dengan lonjakan penduduk bumi yang jauh lebih cepat dari peningkatan produksi pangan di bawah bayang-bayang perubahan iklim. 

 

Dalam delapan tahun terakhir, rata-rata impor sejumlah produk pangan lebih dari US$ 3 miliar setahun, sedang ekspor hanya sekitar US$ 300 juta. Pada 2011, nilai impor enam komoditas pangan seperti beras, jagung, gandum, kedelai, gula, susu, dan sapi/daging mencapai US$ 9,4 miliar, sedangkan nilai ekspornya hanya sekitar US$ 150 juta.

 

Defisit pangan akan terus meningkat. Belum ada upaya meyakinkan untuk meningkatkan produk pangan. Yang kasat mata terlihat justru impor pangan yang kian bervariasi. Bukan hanya impor produk tanaman pangan subtropis yang terus meningkat hingga ke desa-desa, tapi juga beras, jagung, ubi-ubian, buahbuahan, dan sayur-mayur yang mudah tumbuh di iklim tropis.

 

Hingga saat ini, eksportir terbesar produk pertanian, bukanlah negara berkembang berbasis pertanian seperti Indonesia. Eksportir terbesar produk pertanian adalah negara maju, negara yang sudah mencapai kemajuan tinggi di bidang teknologi, industri, dan jasa. Eropa, Jepang, dan Amerika Utara masih menjadi eksportir terbesar produk pertanian. Pada tahun 2025 pun, separuh produk pangan dunia diperkirakan masih dipasok negara maju yang jumlah penduduknya hanya kurang dari 20% penduduk dunia.

 

Kondisi ini juga hendak menjelaskan perbedaan kebijakan pemerintah negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, pembangunan sector pertanian tetap menjadi prioritas. Meski sumbangan sektor pertanian terhadap PDB di negara maju hanya 3-5%, pertanian tetap diperlakukan sebagai sektor dengan prioritas tinggi. Di Indonesia, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB masih 15,3%. Namun, pertanian adalah sektor yang paling tercecer dibanding sektor lainnya.

 

Krisis pangan merupakan salah satu isu utama yang menjadi perhatian dunia di samping krisis energi. Indonesia dengan sekitar 90 juta penduduk miskin absolut dan penduduk hampir miskin perlu memperhatikan dengan sangat serius isu pangan. Setiap lonjakan harga pangan akan melahirkan penduduk miskin baru. Negara yang mengandalkan impor pangan akan selalu berada dalam posisi tidak aman. Ketika pasokan pangan dunia menurun dan permintaan melonjak, negara dengan ketergantungan impor pangan tinggi akan kerepotan. Sejumlah rezim tumbang karena krisis pangan. 

 

Indonesia dengan wilayah yang cukup luas mestinya mampu menjamin keamanan pangan andaikan para penyelenggara negara memberikan perhatian besar terhadap sektor pertanian dan tingkat kesejahteraan petani. Hal itulah yang telah ditunjukkan negara maju. Pemerintah AS pada tahun 2002 meluncurkan US Farm Bill, sebuah UU yang memberikan jaminan kepada petani dan sektor pertanian. Tahun itu, pemerintah AS mengucurkan dana subsidi pertanian sekitar US$ 180 miliar untuk sepuluh tahun ke depan.

 

Meski sempat diprotes WTO, kebijakan AS untuk menopang sektor pertanian para petaninya tetap jalan. Jepang dan negara-negara Eropa juga melakukan hal yang sama. Harga beras produksi petani Jepang lebih mahal 10 kali lipat dari beras di negara lain. Tapi, impor beras dibatasi. 

 

Di Jerman, petani dengan luas lahan puluhan hingga ratusan  hektare tetap mendapat subsidi dari pemerintah demi ketahanan pangan nasionalnya. Tidak heran jika negara- negara maju menjadi eksportir terbesar produk pertanian. 

 

Membangun sektor pertanian tidak boleh dipisahkan dari membangun petani. Salah satu penyebab rendahnya produksi pangan di Indonesia adalah kebijakan pemerintah yang mengorbankan petani. Para petani digiring untuk menanam gabah dan tebu. Tapi, harga kedua komoditas itu dipatok pemerintah. Lonjakan harga pangan tidak dinikmati oleh petani, melainkan para cukong yang juga menjadi pemburu rente lewat izin sebagi importir produk pangan, khususnya beras gula dan kedelai.

 

Andaikan harga pangan di tingkat petani jauh di atas harga produksi, para petani akan hidup sejahtera. Masyarakat akan berlomba menjadi petani. Untuk membantu masyarakat tidak mampu dan mencegah malnutrisi, rakyat yang tidak mampu wajib dibantu pemerintah, entah lewat Bulog dengan fungsinya yang baru maupun lewat kementerian. 

 

Tahun ini, dana APBN yang dialokasikan untuk mendorong sektor pertanian hanya subsidi pupuk sebesar Rp 18 triliun. Para petani setidaknya membutuhkan bantuan benih, pupuk, pestisida, dan pergudangan. Untuk meningkatkan produksi pangan dan memangkas impor, pemerintah kini mendorong para pengusaha besar masuk sektor pertanian. Kita mengingatkan pemerintah agar berhati- hati dalam mengambil kebijakan. 

 

Karena masalah terbesar para petani saat ini adalah minimnya lahan garapan. Sudah menjadi cerita lama bahwa luas lahan yang dimiliki para petani Indonesia rata-rata hanya 0,3 ha. Jika lahan baru diserahkan kepada para pengusaha food estate, bisa dipastikan jumlah penduduk miskin akan melonjak dan kesenjangan sosial ekonomi bakal semakin menganga.

 

Krisis pangan perlu diantsipasi dengan memperluas lahan pertanian, meningkatkan produktivitas setiap hektare lewat penerapan teknologi. Dengan potensi yang amat besar, di darat maupun di laut, Indonesia bukan saja tidak perlu krisis pangan, melainkan mampu menjadi lumbung pangan dunia.Tapi, yang hendak dibangun tidak saja sektor pertanian, tapi juga petaninya. Visi pro-growth, pro-job, propoor, dan pro-enviroment perlu menjadi pegangan dalam setiap kebijakan, khususnya sektor pertanian. (*)

 

Sumber: http://www.investor.co.id/home/krisis-pangan-mengancam/41081