Indonesian Biotechnology Information Centre
Biotechnology for the welfare of people

BERITA TERKINI

ARTIKEL

ARTIKEL

KEDAULATAN PANGAN - Konstitusi Jamin Keberagaman Pangan Lokal

Tanggal: 1 March 2018 | Sumber: Koran Kompas | Penulis:

JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara tegas menyatakan, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan pengembangan produksi pangan lokal. Pengabaian ragam pangan lokal yang saat ini terjadi merupakan bentuk pengingkaran atas konstitusi.

 

UU tentang Pangan juga mengamanatkan kemandirian pangan, yang dijelaskan sebagai kemampuan negara dan bangsa ini dalam memproduksi pangan beraneka ragam dari dalam negeri agar bisa menjamin kebutuhan pangan masyarakat. Itu dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.

 

”Sesudah terbitnya UU Pangan ini, penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal otomatis jadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah,” kata Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera, Rabu (28/2), di Jakarta.

 

Sejumlah daerah lalu menerbitkan peraturan untuk menindaklanjuti UU ini. Contohnya, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerbitkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Kabupaten Banyuwangi juga menerbitkan Peraturan Bupati Banyuwangi No 35/2015.

 

Beberapa daerah, menurut Tejo, juga memiliki peraturan tentang penganekaragaman pangan lokal. Sebagai contoh, di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, ada Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 130 Tahun 2009 tentang Diversifikasi Pangan. Itu ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Nomor 521/627/1X/2012 tentang Satu Hari Tanpa Beras. ”Namun, undang-undang dan peraturan ini tidak diimplementasikan, hanya menjadi slogan,” ujarnya.

 

Menurut Tejo, pemerintahan Presiden Joko Widodo sebenarnya menjadikan kedaulatan pangan sebagai salah satu program prioritas dalam Nawacita. Tahun 2014, saat baru menjabat, Presiden menargetkan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis, seperti padi, jagung, dan kedelai, dalam tiga tahun. Selain dinilai belum berhasil mencapai target, kebijakan yang memprioritaskan tiga komoditas ini meminggirkan keragaman pangan lokal.

 

”Kebanyakan birokrat cenderung tak menganggap penting pangan lokal,” ujar Tejo.

 

Sagu ditebangi

 

Tak hanya di kalangan birokrat, pengabaian pangan lokal juga terjadi di dunia akademis. Hal ini, misalnya, terlihat dengan penebangan lebih dari 100 pohon sagu di kompleks Universitas Pattimura, Ambon, saat ini.

 

Berdasarkan pantauan Kompas, tanaman sagu di dekat gedung Fakultas Hukum Unpatti sudah ditebang dan disiapkan untuk pembangunan gedung. Padahal, ini bagian kebun percontohan plasma nutfah sagu yang dikelola fakultas pertanian.

 

Saswaty Matakena, alumnus Fakultas Pertanian Unpatti angkatan 1995, mengatakan, kampus seharusnya memperkuat eksistensi pangan lokal itu. Sagu di kampus itu menjadi ikon makanan lokal sekaligus laboratorium hidup. Apalagi, kalangan kampus turut menginisiasi lahirnya Peraturan Daerah Maluku No 10/2011 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu.

 

Kompas berusaha menemui Dekan Fakultas Pertanian Unpatti John Matinahoru di ruangannya. Namun, menurut petugas keamanan, dia tak ada di ruangan, padahal mobilnya terparkir di depan kantor. Saat dihubungi lewat telepon, John menjawab jaringan telepon sedang gangguan. Ia meminta dihubungi lewat pesan singkat. Pertanyaan lewat pesan singkat pun tak dijawab.

 

Pengelola kebun plasma nutfah sagu dan dosen pada Fakultas Pertanian Unpatti, Marcus Luhuka, menolak berkomentar soal penebangan tersebut.

 

Namun, ia menuturkan, di kebun plasma nutfah sagu terdapat enam jenis sagu asal Maluku, yakni molat putih, molat merah, tuni, ihur, duri rotang, dan makanaru. Kebun plasma nutfah sagu pertama kali dibuka pada 1994. Setelah terbakar saat Ambon dilanda konflik tahun 1999, kebun itu kembali digarap 12 tahun kemudian.

 

Inisiatif daerah

 

Berbeda dengan daerah lain, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, berupaya kembali ke pangan lokal. Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana mengatakan, saat ini ia membuat kebijakan dua hari tanpa nasi pada Selasa dan Jumat.

 

”Masyarakat membeli beras setiap hari sekitar Rp 750 juta. Dengan memotong seminggu dua kali, berarti Rp 1,5 miliar dihemat, sebulan Rp 6 miliar. Dana ini bisa kami gunakan untuk membeli makanan yang diproduksi masyarakat setempat dari umbi-umbian, sagu, dan pisang,” ujarnya.

 

Kebijakan ini diambil Jabes karena, ”Masyarakat Sangihe, dari leluhur kami makanan itu adalah pangan lokal. Dari dulu nasi tak dikenal di Sangihe. Kami mengenal sagu dan umbi-umbian. Dengan dasar itu, saya coba mengimplementasikan, sesuai kondisi riil, karena banyak sekali pangan lokal tak termanfaatkan.”

 

Manajer Program Ekosistem Agro Yayasan Kehati Renata Puji Sumedi menyatakan, ”Kami terus mengawal sampai nanti bisa menjadi perda tentang pangan lokal.”

 

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua saat ini berupaya mendukung peningkatan konsumsi sagu sebagai pangan lokal. Kepala Subbagian Program Dinas Perkebunan Papua Gatot Budi Santoso mengatakan, tahun ini pihaknya memiliki program penataan lahan sagu di tiga kabupaten seluas 700 hektar. Tiga kabupaten itu adalah Nabire, Jayapura, dan Keerom, yang berbatasan dengan Papua Niugini. Total anggaran yang dikucurkan untuk pelaksanaan program ini Rp 3,2 miliar (FRN/FLO/ZAL/ISW/AIK)