Indonesian Biotechnology Information Centre
Biotechnology for the welfare of people

BERITA TERKINI

ARTIKEL

ARTIKEL

IMPLEMENTASI BIOTEKNOLOGI PERLU ATURAN OPERASIONAL

Tanggal: 30 March 2012 | Sumber: SUARA PEMBARUAN | Penulis:

[SUBIC BAY] Sebelum dilepaskan secara umum, tanaman produk bioteknologi (transgenik) membutuhkan sejumlah persayaratan dan uji coba ketat. Hal itu memerlukan kebijakan operasional dan kewenangan yang jelas agar memudahkan koordinasi instansi terkait dalam mewujudkan implementasi produk bioteknologi. Selain meningkatkan produktivitas dan berdampak pada investasi dalam negeri, pengembangan dan penerapan bioteknologi juga harus dinikmati para petani dalam meningkatkan kesejahteraan. 

Demikian disampaikan Direktur Association of Biotechnology Led Enterprises India, N Seetharama, dan  Direktur Eksekutif CropLife Filipina, Simeon Cuyson; petani jagung Filipina, Johnny Viado; Ketua Kelompok Peneliti Biologi Molekuler, Balai Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknolgi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Kementerian Pertanian (Kemtan), dan Bahagiawatai AH; Kepala Pusat Penelitian Tanaman Pangan, Kemtan, Hasil Sembiring di Subic Bay, Filipina, Kamis (29/3). 

Pandangan tersebut disampaikan di sela-sela acara Pan-Asia Farmers Exchange Program 2012, seperti dilaporkan wartawan SP Heri Soba dari Filipina. Seperti diketahui, Filipina sudah menerapkan produk boteknologi secara meluas dalam beberapa tahun terakhir ini untuk komoditas jagung, sedangkan India dan China untuk komoditas kapas.  

Produktivitas jagung dan kapas terus meningkat, biaya produksi dan pendapatan petani pun naik. Johnny Viado, petani asal Provinsi Pangasinan, Filipina, mengatakan pemanfaatan bioteknolgi telah meningkatkan hasil panen jagung dari 2,5 ton per hektare (ha) menjadi 8 ton/ha. Sekalipun hanya ditanam sekali dalam setahun, panen jagung tersebut meningkatkan pendapatan bersama penanaman padi secara konvensional. 

“Produktivitas jagung sangat bagus sehingga dengan luas panen yang sama hasilnya bisa ditingkatkan,” kata Johnny yang juga dipanggil Mang Jun ini. 

Kondisi yang sama juga dialami petani India untuk komoditas kapas bioteknologi. Sejauh ini, India bisa meningkatkan rata-rata produksi kapas hingga dua kali lipat menjadi 3,2 ton per ha dan sejumlah petani kapas semakin menikmati peningkatan produktivitas tersebut. Namun, India hanya menerapkan penanaman produk bioteknologi untuk kapas. “Pengawasan sangat ketat dilakukan pemerintah dan diharapkan peningkatan produktivitas kapas semakin bermanfaat bagi semua pihak,” kata Seetharama.  

Di Indonesia, kata Bahagiawati, penelitian bioteknologi sudah cukup berkembang sejak awal 1990-an untuk komoditas jagung, padi, tebu, kentang, dan tomat. Hasil penelitian tersebut seharusnya bisa dipercepat untuk implementasi sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. 

Namun, lanjutnya, agar bisa diimplementasi secara luas maka diperlukan kajian dan uji coba yang mendalam terkait keamanan pangan, pakan, dan lingkungan. Hal itu penting agar hasil-hasil penelitian yang dilakukan selama puluhan tersebut bisa diimplementasikan. 

Dia menegaskan, sejauh ini Indonesia belum mempunyai aturan operasional yang jelas sebagai acuan dalam penerapan bioteknologi tersebut. Aturan operasional itu akan memudahkan koordinasi dalam pengujian keamanan pangan, pakan, dan lingkungan. Sembiring juga menambahkan bahwa saat ini aturan secara makro sudah cukup bagus dalam penerapan bioteknologi. Namun, acuan-acuan secara operasional sangat diperlukan sehingga memudahkan berbagai instansi terkait dalam menjalankan tugas dan kewenangan terkait implementasi bioteknolgi tersebut. 

“Secara makro sudah cukup bagus, namun operasionalnya juga membutuhkan acuan sehingga aturan dalam konteks makro tersebut bisa dilaksanakan. Ini yang masih perlu diperjelas dengan tetap menjaga keamanan pangan, pakan, dan lingkungan.” kata Sembiring.   
Bahagiawati dan Sembiring menjelaskan, Indonesia mempunyai Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 untuk memberikan arah pengembangan bioteknologi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pengujian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas sebagai penyempurnaan dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2006. Selain Kemtan, pihak terkait dalam penerapan bioteknologi adalah Kementerian Lingkungan Hidup, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.