Indonesian Biotechnology Information Centre
Biotechnology for the welfare of people

BERITA TERKINI

ARTIKEL

ARTIKEL

Badan Pangan Harus Mempunyai Kekuatan

Tanggal: 9 April 2016 | Sumber: Harian Kompas | Penulis:

JAKARTA, KOMPAS — Badan pangan nasional yang memiliki posisi kuat dan strategis sebagai regulator sekaligus operator mendesak diwujudkan. Hal ini untuk menghadirkan pembangunan pertanian-pangan yang berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan. Masalah pangan tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar.

 

Hal itu terungkap dalam diskusi bertema "Kelembagaan Pangan Nasional: Kikisan Krisis Pangan, Kokohkan Kedaulatan Pangan", Jumat (8/4), di Kampus Universitas Islam Negeri, Jakarta. Tampil sebagai pembicara, yakni Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi.

 

Menurut Dwi Andreas, pemerintah sekarang akan melakukan reorientasi politik pertanian-pangan nasional.

 

Selama ini industri pangan nasional dikuasai oleh para pemodal dan pemain besar. Margin keuntungan yang dinikmati petani sangat minim. Akibatnya, produksi pangan tidak menyejahterakan petani selaku produsen.

 

"Yang ada di atas piramida dan banyak menikmati keuntungan adalah para tengkulak, kartel, mafia, dan pemain-pemain besar," katanya.

 

Kondisi ini akan coba dibalik oleh pemerintah. Namun, yang tecermin sekarang ini tidak lain upaya peningkatan produksi pangan dengan membagi-bagi alat dan mesin pertanian.

 

Program peningkatan produksi pangan berorientasi pada anggaran. Jika produksi pangan ingin meningkat, anggaran mesti ditambah. Sayangnya, impor pangan juga melonjak.

 

Kehadiran badan pangan nasional sangat penting dalam menyusun kembali pembangunan pangan nasional. Lembaga ini sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada presiden.

 

Viva Yoga mengatakan, pangan tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Sebab, pasar tidak mengenal kata sempurna.

 

Pasar akan terus bergejolak. Pemodal kuat akan memainkan pasokan, bisa memengaruhi kebijakan, melakukan spekulasi, termasuk mengendalikan distribusi. (MAS)