Indonesian Biotechnology Information Centre
Biotechnology for the welfare of people

BERITA TERKINI

ARTIKEL

ARTIKEL

2015, RI BISA KOMERSIALISASIKAN TANAMAN BIOTEKNOLOGI

Tanggal: 14 March 2013 | Sumber: KABAR BISNIS | Penulis:

JAKARTA, kabarbisnis.com: Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKHPRG) memperkirakan dalam dua-tiga tahun lagi, Indonesia akan memasuki fase komersialisasi dari varietas produk bioteknologi.

Ketua KKHPRG Agus Pakpahan mengatakan, paling cepat yakni pada tahun 2015, Indonesia sudah dapat memasuki fase komersialisasi varietas tanaman bioteknologi. "Benih tanaman jagung dan tebu yang toleran terhadap kekeringan mempunyai potensi dikembangkan secara komersial," ujar Agus kepada kabarbisnis.com.

Agus menyebutkan, setidaknya hingga tahun ini sudah ada 14 varietas yang dirilis KKHRPG. Di antaranya, benih jagung yang sudah memperoleh sertifikasi uji keamanan pangan dari BPOM yaitu NK603 (toleran herbisida), MON 89034 (tahan serangga hama), GA21 (toleran herbisida gltphosate). Selain itu, MIR 162 (tahan hama serangga), BT11 (tahan hama serangga), MIR 604 (tahan serangga hama) dan 3272 (modifikasi kandungan amilase untuk peningkatan produksi etanol).

Menurut Agus, sebelum varietas itu dikomersialisasikan, masih ada satu fase yang dilewati yakni uji penilaian dan pelepasan varietas.

Mengenai hal itu, Sugiyono, Biotech Director Corp Life Indonesia mengatakan, lamanya waktu pengujian penelitian dan pelepasan varietas sangat bergantung apakah benih PRG itu dapat lolos uji multikasi. Pengujian berlangsung sesuai masa budidaya benih PRG.

"Misalnya tebu, masa pengujian bisa 9 bulan atau sesuai masa tanam," Sugiyono.

Namun, Agus mengingatkan, setiap rekomendasi yang dikeluarkan menganut prinsip kehati-hatian. Tim KKHPRG akan memberikan rekomendasi kebijakan sekaligus sertifikasi keamanan hayati PRG kepada Badan POM yakni berkenaan keamanan pangan.

Sementara Kementerian Pertanian berkenaan keamanan pakan dan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai lingkungan hidup. Artinya, setiap pelepasan varietas baru PRG harus lolos dari ketiga otoritas kementerian tersebut.

Kepala Badan Litbang Kementan Haryono mengatakan, regulasi mengenai kebijakan penilaian, pelepasan dan penarikan RPG sudah diatur dalam Permentan No 61/2011. Tujuannya tidak lain untuk memberikan perlindungan dan kepastian atas keunggulan varietas yang tidak merugikan masyarakat sekaligus merusak lingkungan. kbc11